Tata Cara Masuk Sekolah Kedinasan Pemasyarakatan dan Keimigrasian
google plus
Taruna dan taruni Poltekim bersiap mengikuti apel (politeknikimigrasi.ac.id)
Tata Cara Masuk Sekolah Kedinasan Pemasyarakatan dan Keimigrasian

Masing-masing 300 calon taruna atau taruni untuk Poltekip dan sisanya untuk Poltekim. Masing-masing politeknik akan mengalokasikan 225 formasi untuk taruna dan 75 lainnya untuk taruni. Jumlah itu memang lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 500 taruna/taruni untuk kedua politeknik.


Melalui surat pengumuman Nomor M.HH .KP.A2.A4-134 para pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya nilai rata-rata yang terdapat dalam ijazah sekurang-kurangnya 7,0 (skala penilaian 1-10) bagi lulusan SLTA sederajat.


Namun bagi pelamar dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat diberikan afirmasi sekurang-kurangnya memiliki ijazah dengan nilai sekurang-kurangnya 6,2.


Syarat lainnya yaitu pada 1 April 2018 usia pelamar paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 22 tahun. Pelamar pria harus memiliki tinggi minimal 165 centimeter dan wanita 158 centimeter. Semuanya harus berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna. Calon pendaftar pun bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan lmigrasi di seluruh Wilayah lndonesia.


Syarat untuk mengikuti seleksi para pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal http://sscndikdin.bkn.go.id mulai 9 April hingga 30 April 2018 untuk memperoleh username dan password.


Langkah selanjutnya pelamar mencetak tanda bukti pendaftaran l. Setelah itu tanda bukti tersebut wajib melakukan pendaftaran ke-2 untuk mengisi biodata dan mengunggah berkas lamaran serta mencetak tanda bukti pendaftaran ll melalui http://catar.kemenkumham.go.id


Bagi pelamar yang telah diangkat menjadi PNS Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan pendaftaran, mengunggah berkas lamaran, dan mencetak tanda bukti pendaftaran II hanya melalui portal http://catar.kemenkumham.go.id.


Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Bila diketahui memilih lebih dari satu maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi. Syarat lain yang wajib diunggah pelamar kedalam format PDF dan JPG adalah surat lamaran bermaterai Rp. 6000,- ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Rl di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam.


Selain itu pelamar harus menyiapkan KTP, ijazah, transkip nilai ijazah, nilai rapor kelas XII, SKCK, akte kelahiran, surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuli dari dokter RS, pas photo berlatar belakang merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk POLTEKIM, serta Surat Keterangan belum pemah menikah yang ditandatangani oleh lurah / kepala desa. Para pelamar pun diwajibkan membuat surat pernyataan enam point yang berisi kesanggupan mentaati perjanjian ikatan dinas, dan sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri.


Selain itu bersedia ditempatkan di seluruh lndonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/swasta dan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-.


Untuk pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, harus mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.l (ll/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah), dengan usia setinggi-tingginya 25 tahun pada tanggal 1 April 2018. Selain itu nilai PPKP tahun 2016 dan PPKP tahun 2O17 harus baik dan seluruh komponen /unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2018 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg). Syarat lain pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS. Contohnya, PNS di jajaran pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di Poltekip dan PNS di jajaran lmigrasi hanya boleh mendaftar di Poltekim.


Mereka juga wajib melampirkan Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah), surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja, serta menggunggah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2016, PPKP tahun 2017 dan SKP tahun 2018 di http://simpeg.kemenkumham.go.id.


Seleksi bagi Catar Poltekip dan Poltekim dilakukan dalam tiga tahap yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi lanjutan seperti seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, dan seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).


Kementerian Hukum dan HAM juga mengingatkan Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Untuk informasi lebih lanjut para pelamar dapat melihat portal http://sscndikdin.bkn.go.id, http://catar.kemenkumham.go.id, dan https://www.menpan.go.id.

Sumber : asn.id

Komentar
Nama:
Email:
Komentar:
   
wwwwww

Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Jl. Sisingamangaraja, No. 100, Kel. Hutatoruan X, Kec. Tarutung, 22411
Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.
Telepon : (0633) 21415
E-mail : info@bkd.taputkab.go.id

Copyright © 2013 - 2018. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. All rights reserved.