Izin Perceraian

SYARAT-SYARAT IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria/wanita mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis melalui saluran hierarki kepada Pejabat apabila berkedudukan sebagai Penggugat atau surat pemberitahuan apabila berkedudukan sebagai tergugat dari suami atau istrinya secara tertulis melalui saluran hirarki kepada Pejabat.

2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

  • Salah satu pihak berbuat zina.
  • Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.
  • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpamemberikan nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
  • Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Fotocopi Surat Nikah.

4. Fotocopi SK Pangkat terakhir.

5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan hubungan suami/istri sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan diketahui Camat atau alasan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan disertai bukti yang sah untuk melakukan perceraian.

6. Surat Pernyataan Pembagian Gaji (khusus bagi PNS Pria jika diperlukan).

7. Surat Pengantar dari Kepala SKPD disertai bukti telah melakukan pembinaan (Berita acara pembinaan) untuk merukunkan kembali suami/isteri agar tidak terjadi perceraian.

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Syarat-syarat di atas dapat diunduh:
.
wwwwww

Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Jl. Sisingamangaraja, No. 100, Kel. Hutatoruan X, Kec. Tarutung, 22411
Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.
Telepon : (0633) 21415
E-mail : info@bkd.taputkab.go.id

Copyright © 2013 - 2017. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. All rights reserved.